AJN - BANDA ACEH, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya pembenahan data yang akurat untuk memastikan layanan kesehatan di Aceh berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat yang dipimpin oleh gubernur pada Kamis, 6 Maret 2025, di Ruang Rapat Gubernur Aceh, ia menyatakan bahwa pengelolaan data yang kurang maksimal berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran kesehatan.
Gubernur mengungkapkan bahwa data yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang besar digunakan dengan bijak. “Data yang akurat adalah kunci agar layanan kesehatan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kami berkomitmen untuk menciptakan basis data yang jelas, yang mencatat siapa yang benar-benar miskin dan berhak menerima bantuan,” ujar Muzakir Manaf.
Selain itu, gubernur juga menyoroti permasalahan dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), di mana banyak penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi mereka.
Beberapa masyarakat terdaftar dalam program JKA meskipun tidak membutuhkan bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan.
Gubernur menambahkan bahwa anggaran ratusan miliar untuk JKA seharusnya bisa dialihkan untuk program-program sosial lain yang lebih bermanfaat atau pembangunan infrastruktur di Aceh.
Muzakir Manaf juga mengungkapkan bahwa untuk memperbaiki situasi ini, sistem Satu Data Daerah perlu diperkuat agar seluruh program pemerintah dapat lebih terkoordinasi dan lebih tepat sasaran.
Pembenahan data yang menyeluruh, lanjutnya, menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan, kita ingin memastikan bahwa setiap program, termasuk JKA, benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Gubernur.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sependapat dengan gubernur dan menekankan bahwa JKA harus diprioritaskan untuk masyarakat menengah ke bawah yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
Fadhlullah menyatakan bahwa JKA seharusnya menjadi program yang menjamin akses kesehatan bagi mereka yang kurang mampu, bukan untuk mereka yang tidak memanfaatkan layanan tersebut.
“JKA seharusnya fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita membayar premi untuk mereka yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan ini,” tegas Fadhlullah.
Ia juga menyarankan agar data penduduk yang mencapai 5,5 juta jiwa di Aceh dijadikan dasar yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini.
Keprihatinan juga disampaikan oleh Plt. Sekda Aceh, Alhudri, mengenai ketidakakuratan data kemiskinan yang beredar. Ia mengungkapkan bahwa di Gayo Lues, misalnya, angka kemiskinan ekstrem yang tinggi tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
“Kami harus lebih teliti dalam memverifikasi data, agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran,” kata Alhudri.
Ia menegaskan bahwa tanpa pembenahan data yang menyeluruh, seluruh program sosial dan kesehatan yang ada tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Dengan kesepakatan untuk memperbaiki dan memverifikasi data secara menyeluruh, diharapkan layanan kesehatan dan program-program sosial lainnya dapat berjalan lebih efektif, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pembenahan data ini menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan, lembaga sosial, dan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dilaksanakan.
