AJN - BANDA ACEH, DR H Bustami Usman SH SAP MSi kembali terpilih menjadi ketua untuk memimpin Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW-IPHI) Provinsi Aceh periode 2023 - 2028, setelah sebelumnya dinilai sukses menakhodai organisasi kehajian ini dalam periode 2018 - 2023.
Bustami terpilih kembali melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Musyawarah Wilayah (Muswil) VII IPHI Aceh 2023 yang berlangsung (17-18/11/2023) di Asrama Haji Banda Aceh.
Muswil dibuka Gubernur Aceh, diwakili Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, Zahrol Fajri SAg MH. Peserta Muswil antara lain terdiri atas Ketua Pengurus Pusat (PP) IPHI, Kakanwil Kemenag Aceh, unsur penasehat dan pengurus PW-IPHI Provinsi Aceh, jajaran Pengurus Daerah (PD) IPHI ķabupaten/kota se-Aceh, Majelis Taklim Perempuan IPHI Al-Mabrurah, Majelis Zikir Al-Mabrur IPHI, dan Angkatan Muda IPHI.
Saat pembukaan, Gubernur Aceh meminta IPHI agar dapat bermitra dengan pemerintah daerah melalui instasi terkait jajaran Pemerintah Aceh. Ini menjadi penting agar IPHI dapat bekerja maksimal dalam upaya membina masyarakat pascahaji guna mempertahankan haji mabrur sepanjang hayat.
Peran maksimal IPHI juga diharapkan untuk memberi warna kekuatan pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah, Aceh, ujar Gubernur.
Hal yang lebih kurang sama juga disampaikan Ketua Umum PP IPHI H Ismed Hasan Putro. Kemitraan Pemerintah Daerah dan IPHI menjadi hal penting dalam membina umat di Aceh, apalagi Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang memberlakukan syariat Islam bagi masyarakatnya.
Sebagai daerah bersyariat Islam, Aceh menjadi khas dalam seluk-beluk beragama, pembangunan sosial kemasyarakatan, dan tata kehidupan lainnya di lingkungan masyarakatnya, kata Ismed saat pembukaan Muswil IPHI.
*Sidang dan Pelantikan*
Sebagai Ketua IPHI 2023 - 2028, Bustami Usman terpilih melalui sidang yang dipimpin H Zuriat Suparjo SP (unsur perwakilan PD-IPHI wilayah pantai barat-selatan Aceh), dengan anggota DR H Muzakkar A Gani SH MSi (unsur PD-IPHI wilayah pantai utara Aceh), H Budi Darmawan MPd (unsur PD-IPHI dari pantai timur dan wilayah tengah Aceh), serta Drs H Jakfar Puteh MPd dan Drs H Nurdin F Joes MM (unsur PW-IPHI Aceh).
Usai sidang, dan menjelang tengah malam, Jumat (17/12/2023) H Bustami Usman dilantik sebagai Ketua PW-IPHI Aceh 2023 -2028 oleh Ketua PP IPHI H Ismed Hasan Putro.
Bustami dilantik bersama DR H Basri A Bakar MSi (Sekretaris) dan Hj Indriani SE (Bendahara). Penetapan dan pemilihan kepengurusan lengkap lainnya diberikan kewenangannya kepada ketua baru.
*Tolak BPIH 2024*
Saat memberikan arahan pada pelantikan Ketua PW-IPHI Aceh, Ketua Umum PP IPHI, H Ismed Hasan Putro di samping memaparkan sejarah kelahiran, peran, dan sepak terjang IPHI, juga sempat menyinggung isu, rencana, dan usulan Pemerintah untuk menyesuaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H / 2024 M mencapai Rp 105 juta.
"Kami menolak keras kenaikan BPIH yang memberatkan bagi jemaah calon haji (JCH)," katanya.
Ini didasarkan kemampuan ekonomi bangsa yang sulit dalam dekade terakhir. Di samping itu, terasa kurang responsnya Pemerintah terhadap JCH yang dalam waktu lama telah menabung dengan menyimpan dana setoran kepada Pemerintah melalui Kemenag.
Respons dan rasa hormat Pemerintah menjadi sangat patut terhadap JCH dengan tidak menaikkan BPIH pada 2024 atau pada tahun-tahun mendatang, kata Ismed.
Dia berharap agar Pemerintah, melalui Kemenag dan DPR, dapat meninjau dan berpikir ulang usulan BPIH 2024.
*JCH Aceh Minimal 5 Ribu*
Sementara itu, Ketua IPHI Aceh H Bustami Usman ikut mengkritisi kebijakan Pemerintah yang menetapkan JCH Aceh sekitar 4 ribu orang.
Sementinya, tambah Bustami, melihat regulasi yang ada bahwa JCH ditetapkan dengan skema permil atau satu orang perseribu jiwa.
Ini artinya, dengan rasio penduduk Aceh sekitar 5,2 juta, maka JCH Aceh harus diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji itu, minimal 5 ribu jiwa. ( )
