AJN - BANDA ACEH, Forum Belajar Capacity Building (FBCB) mendesak negara memperhatikan kelompok minoritas dan marjinal dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya perempuan dan laki-laki pemilih pemula, disabilitas, dan lansia.
Harus diperhatikan juga keluarga korban KDRT dan kekerasan seksual, korban pernikahan anak dan dini, kelompok pelaku usaha mikro dan kecil, PRT dan pekerja sektor informal, serta petani.
Hal itu disampaikan Koordinator FBCB, Eva Khovivah, dalam siaran pers yang diterima media ini, Rabu, (1/2/2023).
“Fiber merupakan forum penguatan kapasitas bagi anggota yang terdiri dari 15 LSM di Sumatera, yang berkomitmen memastikan seluruh anggota dan kelompok dampingannya bersatu melawan politik identitas dan patriarki dalam Pemuli 2024,” kata Eva, yang juga Direktur Pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Aceh.
Eva menjelaskan, para anggota FBCB berpengalaman bekerja di delapan provinsi untuk penguatan perempuan akar rumput dan memberi layanan perempuan korban kekerasan berbasis identitas gender dan seksualitas, mendampingi pengusaha mikro dan usaha kecil.
Penguatan lainnya dilakukan terhadap petani, kelompok minoritas dan marjinal seperti disabilitas, lansia, perempuan muda dan anak perempuan, miskin kota dan perempuan pedesaan. “Dari pengalaman ini menunjukkan masih minimnya perhatian dan komitmen terhadp kepentingan dan kebutuhan mereka,” tegasnya.
“Posisi sosial perempuan, kelompok minoritas, dan marjinal tersebut masih dianggap lebih rendah dari yang lain, yang terlihat dari minimnya partisipasi mereka secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan maupun keterwakilan dalam kepemimpinan,” tambah Eva.
Pengalaman FBCB lainnya, urai Eva, meski UU Pemilu telah mensyaratkan jumlah minimum perempuan 30% dalam pencalonan, tetapi faktanya dalam seluruh periode Pemilu sejak 1999, prosentase perempuan yang terpilih tidak pernah beranjak dari sekitar 20%.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR-RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.
“Sementara dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember 2020, hanya lima perempuan menjadi peserta sementara laki-laki berjumlah 45 orang dalam pemilihan gubernur,” katanya.
Data lain menunjukkan, di tingkat kabupaten/kota, hanya 26 orang perempuan di pemilihan walikota sementara laki-laki berjumlah 126 orang; dan 128 orang perempuan di pemilihan Bupati sementara laki-laki berjumlah 1.102 orang.
“Karena itu, FBCB yakin bahwa kesenjangan jumlah perempuan dan laki-laki akan lebih buruk lagi bila masuk ke level pedesaan dan kelurahan,” ujarnya.
Menurut Eva, budaya patriarki yang meyakini laki-laki yang pantas menjadi pemimpin, ditambah dengan politik identitas dan aturan-aturan adat dari beragam suku untuk mendiskriminasi perempuan, telah membuat akses perempuan ke kepemimpinan semakin terpuruk.
“Keterbatasan akses perempuan, kelompok minoritas, dan marjinal terhadap sumberdaya ekonomi, informasi dan teknologi informasi yang sangat didominasi oleh media sosial, telah memperburuk situasi yang dihadapi, terutama menjelang Pemilu maupun Pilkada 2024,” tambahnya lagi.
Oleh karena itu, tegas Eva, FBCB akan terus memperkuat keorganisasian internalnya dan berkolaborasi dengan semua pihak yang percaya dengan keadilan gender, demokrasi dan keberagaman untuk memperkuat gerakan perempuan akar rumput dan kelompok minoritas.
Pada bagian akhir siaran pers FBCB mengharapkan semua pihak bersedia berkontribusi untuk melakukan pendidikan politik bagi perempuan akar rumput, agar memastikan diri menjadi wakil rakyat maupun pemimpin dalam Pemilu dan Pilkada 2024, serta menjadi pemilih cerdas yang bebas dari politik uang.
“Kami mengharapkan berbagai komponen bangsa membantu mengkampanyekan dan menyuarakan agenda politik perempuan dan kelompok minoritas, serta melaksanakan peningkatan kapasitas bagi pemimpin perempuan di akar rumput, khususnya bagi lembaga yang baru melakukan regenerasi kepemimpinan,” pungkas Eva. (Sayed M. Husen)
